Dinsos NTB Siapkan Langkah Penanganan Kekeringan

NTB Today – Sebagian daerah di NTB tiap tahunnya mengalami kekeringan. Sebagai langkah antisipatif, Dinas Sosial (Dinsos) NTB sudah melakukan beberapa langkah terutama untuk mengatasi terjadinya krisis air bersih. Diantaranya, Dinsos memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan Badan Penanggulanganan Bencana Daerah (BPBD).

“Sebagai upaya antisipasi kekeringan dan air bersih, Dinsos terus perkuat koordinasi dengan BPBD NTB, serta pemerintah kabupaten dan kota,” kata Kepala Dinsos NTB H. Ahsanul Khalik di kantor Gubernur NTB, Rabu (10/10). Koordinasi yang kuat dengan BPPD NTB maupun dengan pemerintah kabupaten/kota diharapkan penanganan terhadap kekeringan dan krisis air bersih bisa lebih optimal.

Lebih lanjut dikatakan, beberapa daerah menjadi langganan kekeringan setiap tahun, diantaranya wilayah selatan Pulau Lombok seperti Kecamatan Jerowaru, termasuk Lombok Tengah dan Lombok Barat. Diperkirakan hingga Desember mendatang daerah-daerah tersebut akan dilanda kekeringan dan krisis air bersih.

Selain di Pulau Lombok, kekeringan juga biasa terjadi di Pulau Sumbawa seperti di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. “Kawasan Lombok Utara juga terdampak kekeringan akibat gempa,” terang mantan Plt Bupati Lombok Timur ini.

Atas kondisi itu. Khalik mengungkapkan pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi, khususnya di luar lokasi bencana gempa. Dinsos NTB telah mengatur jadwal dengan kekuatan mobil tangki air yang dimiliki, agar distribusi air bersih bisa dilakukan di lokasi. Dinsos sendiri memiliki lima unit mobil tangki untuk proses pendistribusian air bersih ke seluruh NTB termasuk wilayah terdampak bencana gempa.”

Adapun untuk masyarakat terdampak gempa, Dinsos NTB menyediakan satu unit mobi tangki untuk pendistribusian dan sifat kebutuhan mendadak. Dikarenakar ada beberapa sumur warga yang tertimbun akibat gempa,” terangnya.

Baca Juga  Bersama Polisi, Warga NTB Doa Bersama Jelang Pelantikan Presiden

Sementara itu Kepala BPBD NTB Muhammad Rum mengatakan, dalam hal penanganan kekeringan dan krisis air bersih, BPBD akan lebih memprioritaskan aspek kebutuhan manusianya. Sedangkan urusan kekeringan lahan dan gagal panen, itu ranah Dinas Pertanian.

Namun sejauh ini BPPD di tingkat kabupaten/kota dianggap masih mampu melakukan penanganan. Hingga saat ini belum ada permohonan bantuan dari BPPD kabupaten/kota.”Untuk saat ini penanganan kekeringan masih di tangani BPPD kabupaten,” pungkasnya. (md)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori