Legislatif Ancam Tolak Pembubaran PT DMB

NTB Today – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Daerah Maju Bersaing (DMB) tanggal 21 Agustus lalu telah memutuskan pembubaran salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini. Masalahnya, pembubaran tersebut tanpa persetujuan DPRD NTB.

Hal itu dibenarkan oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi NTB dari PAN, Burhanudin Jafar Salam “Salah satu masalahnya surat permohonan persetujuan itu, kenapa sekarang diurus,” ungkapnya pada Rabu (10/10)

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2010 tentang PT DMB, khususnya pada pasal 34 ayat 1, sangat jelas disebutkan bahwa pembubaran PT DMB ditetapkan oleh RUPS/RUPS-LB setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Perda. Hal itulah yang tidak pernah dilakukan.

Pasal tersebut sangat krusial. PT DMB telah dibubarkan tanpa persetujuan DPRD. ” Kita gak mau pem bentukan atau lahirnya PT. DMB dengan proses yang keliru, akan dibubarkan dengan cara atau proses yang keliru juga,” ungkapnya Proses pembubaran PT DMB yang sesuai Perda atau melanggar Perda, membuat kalangan legislatif tidak gerah. Apalagi jika nantinya terseret kasus hukum. Tentu saja akan merugikan para wakil rakyat.

Menyadari kesalahan fatal itu, ada upaya dari eksekutif selaku pemegang saham untuk menebusnya atau menyiasatinya. Maka, dilayangkan surat permohonan persetujuan ke DPRD Provinsi NTB pada tanggal 3 Oktober sesuai catatan surat masuk.

Namun masalahnya, surat permohonan tersebut dibuat tanggal 25 Juli. Itu artinya, dulu pernah ada niat untuk meminta persetujuan DPRD sebelum RUPS-LB Pembubaran PT DMB dilaksanakan.” Kita hanya ingin sesuai aturan saja,” tegas politisi asal Sumbawa ini.

Hal yang patut menjadi perhatian juga, saat ini PT DMB sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terutama terkait kasus divestasi saham yangjuga sempat menyeret nama TGB M. Zainul Majdi. “Apalagi sedang dalam pengusutan KPK. Perlu kehati-hatian yang ekstra. Terutama dalam pengambilan keputu san DPRD,” ucapnya.

Baca Juga  Zulkieflimansyah Minta Warga Tak Panik Berlebihan Soal Virus Corona

Hal yang sama ditegaskan oleh Ketua Fraksi PKS, Johan Rosihan.”Kita akan bubarkan sesuai Perda, di luar mekanisme itu kita tolak,” ancamnya.

Saat ini PT DMB masih dalam tahap likuidasi. Nantinya harus ada Perda pembubaran sesuai amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahur 2017 tentang BUMD.

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah yang dimintai tanggapannya lebih memilih untuk merendah. Gubernur mengaku kurang mengetahui terkait surat dan proses pembubaran PT DMB. ” Saya cek ya karena saya belum mengerti detail masalah DMB ini,” jawabnya via WhatsApp. (sw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori