ntbtoday.net [ Mataram ] – Ketua PKC PMII Bali Nusra Aziz Muslim memberikan tanggapan rencana penerbitan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tanggapan ia sampaikan, salah satunya terkait aturan pesangon dan upah.
Menurutnya, Semua Aspek Kepemerintahan harus melihat Sesuatu yang lebih besar ketimbang mengurusi persoalan pesangon. Pasalnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum bekerja, atau sudah bekerja tapi pendapatan mereka minim.
“Yang paling baik seharusnya pemerintah daerah sampai pusat harus memperhatikan segala aspek terkait tenaga kerja agar tidak terjadi ketimpangan”Ujarnya di sekretariat PKC PMII Bali Nusra. (5/2).
Contohnya, subsidi listrik sebesar 40 persen yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu masih banyak masyarakat yang belum memiliki pendapatan stabil, atau menganggur.
Diketahui, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, para pengusaha diwajibkan untuk membayar pesangon pekerja. [bp]
Tentang Penulis
You may also like
-
Ulama, Tokoh Lintas Agama Dan Santri Dukung Vaksinasi
-
Sebanyak 57,5 Juta Penduduk Indonesia Telah Memperoleh Dosis Kedua Vaksinasi COVID-19. Dengan Demikian, Total Vaksin COVID-19 Yang Telah Disuntikkan Di Indonesia Mencapai 157.707.427 Dosis.
-
19 Negara Akui Kehebatan Presiden Jokowi Tangani Covid-19, Dari India Hingga Amerika Serikat
-
Khawatir Varian Baru Virus Covid-19? Kuncinya di Vaksin dan Prokes!
-
5 Manfaat Vaksinasi Covid-19 yang Wajib Diketahui