ntbtoday.net [ Mataram ] – Ketua PKC PMII Bali Nusra Aziz Muslim memberikan tanggapan rencana penerbitan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tanggapan ia sampaikan, salah satunya terkait aturan pesangon dan upah.
Menurutnya, Semua Aspek Kepemerintahan harus melihat Sesuatu yang lebih besar ketimbang mengurusi persoalan pesangon. Pasalnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum bekerja, atau sudah bekerja tapi pendapatan mereka minim.
“Yang paling baik seharusnya pemerintah daerah sampai pusat harus memperhatikan segala aspek terkait tenaga kerja agar tidak terjadi ketimpangan”Ujarnya di sekretariat PKC PMII Bali Nusra. (5/2).
Contohnya, subsidi listrik sebesar 40 persen yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu masih banyak masyarakat yang belum memiliki pendapatan stabil, atau menganggur.
Diketahui, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, para pengusaha diwajibkan untuk membayar pesangon pekerja. [bp]
Tentang Penulis
You may also like
-
Vaksinasi BINDA NTB di Lombok Tengah Mendapatkan Apresiasi dari Masyarakat
-
KEJAR HERD IMMUNITY DI LOMBOK TENGAH BIN DAERAH NTB GENCARKAN VAKSINASI
-
BINDA NTB KEMBALI BERIKAN LAYANAN VAKSINASI MASSAL BAGI MASYARAKAT LOMBOK TENGAH
-
Vaksinasi dilakukan oleh BIN Daerah NTB di Lombok Tengah
-
PERCEPAT HERD IMMUNITY : BINDA NTB BERSAMA DINAS KESEHATAN LOMBOK BARAT TINGKATKAN VAKSINASI MASSAL