PPKM Berhasil Cegah Skenario Terburuk

 

Ilustrasi sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). 

Jakarta, Beritasatu.com – Hari ini, Senin (9/8/2021), tepat pemerintah kembali melanjutkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Kali ini, PPKM level 4 diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Epidemiolog Dicky Budiman bahkan menegaskan, PPKM mampu mencegah skenario terburuk yakni apakah sudah melewati puncak pandemi atau belum.

Kebijakan saat ini merupakan perpanjangan yang dilakukan keempat kalinya, yakni berlaku sejak 3 Agustus 2021. Adapun perpanjangan pertama PPKM dilakukan pada 21-25 Juli 2021. Kemudian dilanjutkan pada 26 Juli-2 Agustus 2021. Kemudian dilanjutkan 3-9 Agustus.

Melalui Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Senin (9/8/2021) malam, pemerintah memutuskan kembali memperpanjang PPKM level 4 hingga 16 Agustus 2021.

Dalam keterangan yang disiarkan secara live, Luhut menegaskan, PPKM yang dilaksanakan 2-9 Agustus 2021 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pertambahan kasus Covid-19 menurun 59,6% dari puncak kasus pada 15 Juli 2021. Laju kematian juga menunjukkan penurunan meskipun fluktuatif di masing-masing provinsi.

“Atas arahan Presiden, PPKM Level 4, 3, 2 akan diperpanjang hingga 16 Agustus 2021,” kata Luhut yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab pelaksanaan PPKM Level 4 di Pulau Jawa dan Bali.

Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak dalam perpanjangan PPKM ini.
Tentu pemerintah memiliki argumentasi terkait PPKM ini, namun apakah perpanjangan PPKM ini memang efektif untuk meminimalkan persebaran Covid-19?

Jika menilik data yang dilansir Kementerian Kesehatan hari ini, Senin (9/8/2021), efektivitas PPKM mulai terlihat membaik. Penanganan Covid-19 di Tanah Air juga membaik. Hal ini terlihat dari penurunan kasus baru dan angka kesembuhan akibat penularan Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Senin (9/8/2021) pukul 12.00 WIB, terdapat penambahan 20.709 kasus baru Covid-19.

Dengan demikian, jumlah kasus Covid-19 kini berjumlah 3.686.740 orang, terhitung sejak Maret 2020. Perbaikan penanganan pandemi Covid-19 terlihat membaik jika dibandingkan dengan penambahan kasus pada Minggu (8/9/201), yakni sebanyak 26.415 terkonfirmasi positif Covid-19, dengan total 3.666.031.

Sementara, data yang sama menunjukkan penambahan pasien sembuh sebanyak 44. 959 orang. Sehingga, jumlah kasus kesembuhan sampai saat ini berjumlah 3.129.661 orang. Kendati demikian, dalam rentang waktu sama ada penambahan 1.475 pasien yang meninggal dunia. Dengan demikian total kasus kematian akibat Covid-19 kini mencapai 108.571 orang. Sementara, pada Minggu (8/9/2021), penambahan pasien sembuh sebanyak 48.508, sehingga total jumlah kesembuhan berjumlah 3.084.702 orang.

Sementara jumlah tes yang dilakukan hari ini juga sebanyak 99.387 orang dan positivity rate harian mencapai 20,84%.
Untuk kasus aktif Covid-19 hari ini mengalami penurunan dengan 25.725 orang, sehingga total kasus aktif sebanyak 448.508 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding dengan Minggu (8/9/2021), yakni 474.233 orang.
Kasus aktif ialah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain kasus positif, Kemkes juga mencatat ada 256.748 orang yang berstatus suspek. Jumlah ini naik jika dibandingkan dengan kemarin, yakni 238.649 suspek.

Sementara, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia bertambah 1.475 orang. Dengan penambahan tersebut, total kasus kematian akibat Covid-19 berjumlah 108.571 orang. Jumlah kasus meninggal ini jika dibandingkan dengan Minggu (8/8/2021) pada waktu yang sama, yakni sebanyak 1.498 orang, sehingga total kasus kematian berjumlah 107.096 orang.
Hingga hari ini, pemerintah telah memeriksa 28.134.393 spesimen Covid-19 dari 19.031.741 orang. Sebelumnya, pada Minggu (8/9/2021), pemerintah telah memeriksa sebanyak 27.989191 spesimen Covid-19 dari 18.932.354 orang.

Untuk akupan vaksinasi pada hari ini terjdi penambahan sebanyak 132.375 untuk vaksinasi pertama sehingga total vaksinasi berjumlah 50.630.315. Untuk dosis lengkap vaksinasi terjadi penambahan 434.701 sehingga total menjadi 24.212.024. Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720. Jika cakupan vaksinasi Covid-19 itu dibandingkan dengan hari sebelumnya, Minggu (8/9/2021), sebanyak 696.117 untuk vaksinasi pertama sehingga jumlah total menjadi 50.497.940. Untuk vaksinasi dosis lengkap terjadi penambahan 432.059 sehingga total menjadi 23.777.323. Pemerintah menetapkan target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720.

Tren Positif
Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman bersepakat dengan pemerintah untuk memperpanjang kebijakan PPKM level 3 dan 4 selama satu minggu ke depan.
Menurutnya, penerapan PPKM tidak dapat dilakukan dalam waktu yang lama karena biaya besar. Namun, perlu mempertahankannya selama seminggu ke depan karena dampaknya sudah ada. PPKM dapat mencegah terjadinya skenario terburuk.

“Skenario terburuk tidak terjadi ini karena dampak dari PPKM. Tapi apakah kita sudah lewat atau masih dalam puncak harus ditunggulah. Terlalu dini kalau disebut sudah lewat,” kata Dicky saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (9/8/2021).

Dicky menyebutkan, memberi tambahan waktu satu minggu agar jerih payah selama satu bulan menerapkan PPKM darurat dan level 3 dan 4 bisa optimal.

Ia mengakui saat ini PPKM belum memberi dampak yang signifikan dalam penurunan kasus Covid-19, tetapi sudah mengarah pada tren yang berdampak positif.

Oleh karena itu, Dicky mengatakan, perpanjangan PPKM level 3 dan 4 ini, maka pemerintah harus memberi dukungan terhadap masyarakat rawan dan sektor tertentu. Selain itu, untuk di luar Jawa dan Bali harus belajar dari pengalaman penanganan kasus di Jawa dan Bali. Pasalnya, Indonesia negara kepulauan sehingga sistem penanganan di Indonesia berbeda dengan negara yang wilayahnya daratan.

“Indonesia negara kepulauan jadi pola pandemi akan berbeda dengan negara daratan dan ini makanya memperkuat strategi 3T, 5M, dan vaksinasi,” ucapnya.
Dicky menyebutkan, 3 hal tersebut, selain antisipasi varian baru juga untuk mengantisipasi varian delta yang sudah ada saat ini.

Selanjutnya, Dicky juga menambahkan, kebijakan PPKM diperpanjang untuk melakukan pemulihan di sektor fasilitas kesehatan dan sistem kesehatan termasuk sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan, fasilitas medis seperti oksigen, obat-obatan, termasuk penguatan jaringan penanganan harus merata di seluruh daerah melalui upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan) dan vaksinasi

Sementara itu, Ketua DPP PAN Saleh Daulay berpendapat, pemerintah tentu akan menaikkan dan menurunkan level PPKM.
Dia mengungkapkan, pemerintah juga memperhatikan berbagai indikator untuk melanjutkan PPKM atau tidak. Meski demikian, Saleh menuturkan, sejauh ini penurunan kasus Covid-19 belum signifikan, terlebih ada peningkatan di luar Jawa.

“Harus diakui, penurunan tersebut belum signifikan. Bahkan kadang terlihat masih fluktuatif. Apalagi, penyebaran varian delta dikabarkan semakin banyak merebak ke daerah-daerah. Tentu itu tidak bisa dianggap remeh,” kata Saleh.

Dia pun menjelaskan, dengan alasan seperti itu, PPKM masih perlu untuk dilanjutkan.

“Dengan adanya perbedaan level seperti ini, akan lebih memudahkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan. Ibarat tone radio, ya tinggal memperbesar atau memperkecil saja. Tetapi kalau menutup PPKM, rasanya belum,” kata Saleh.

Saleh meminta, jika perpanjangan PPKM nantinya kembali dijadikan pilihan lagi, hal ini harus disertai pemberian bantuan dan bansos bagi rakyat terdampak.

“Saya kembali mengingatkan agar pemerintah mempersiapkan jaring pengaman sosial secara benar dan tepat sasaran. Kebijakan pengetatan pasti akan menyulitkan dan berdampak pada ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Pada titik ini, pemerintah harus hadir memberikan solusi,” kata dia.

 

Baca Juga  Rektor Unram Imbau Mahasiswa Tidak Demo Tolak RUU KUHP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori