Kehadiran TNI-Polri di Papua Untuk Mengamankan Program Pembangunan

JAKARTA — Kehadiran TNI-Polri di tanah Papua sudah menjadi langkah yang tepat dari pemerintah untuk menjaga wilayah tersebut tetap wilayah tersebut. Hal ini dikatakan oleh Pengamat pertahanan dan keamanan pada Magnum Opus Research and Political Consulting, Iman Soleh.

Ia menjelaskan bahwa sudah menjadi hal wajar bila ada penempatan pasukan tambahan TNI-Polri di seluruh wilayah Indonesia. Terutama wilayah yang mengalami atau berstatus sebagai wilayah konflik atau wilayah yang mengalami gangguan kamtibmas di luar batas kewajaran.

“Penempatan pasukan tambahan TNI-Polri di Papua sebetulnya sudah lama terjadi, ketika Papua menghadapi permasalahan dengan Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP),” ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Iman melanjutkan bahwa akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh KSTP semakin meningkat yang mengarah pada gangguan keamanan sekaligus gangguan terhadap program-program pembangunan di Papua. Maka pemerintah meningkatkan status KKB menjadi kelompok teroris (KSTP) yang hal ini berdampak kepada peningkatan kekuatan TNI Polri di Papua.

“Kebijakan ini tampaknya sudah tepat ketika misalnya aksi-aksi gangguan keamanan yang dilakukan oleh KSTP sudah meresahkan masyarakat Papua pada umumnya. Aksi-aksi teror ini tidak hanya ditujukan kepada personil TNI-Polri tapi sudah melakukan tindakan teror kepada masyarakat sipil,” katanya.

Iman juga mengungkapkan bahwa penambahan dan penempatan pasukan TNI-Polri di Papua dilakukan sebagai tindakan tegas dan perwujudan eksistensi negara dalam melindungi masyarakat Papua serta menjamin keberlangsungan program pembangunan di Papua.

Ia pun menyarankan agar ke depannya pemerintah terus menunjukkan kehadirannya kepada masyarakat Papua dan sekaligus melindungi masyarakat Papua dari gangguan keamanan dari pihak mana pun.

Selanjutnya, negara harus hadir dan menunjukkan program-program pembangunan yang pro rakyat, sehingga masyrakat Papua merasa bahwa mereka bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga  Soal Revisi Undang-Undang KPK, Ini Kata PMII Bali Nusra

“Konflik separatis di Papua berangkat dari permasalahan ketidak adilan atas program pembangunan jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oleh karenanya kunci penyelesaian konflik separatis ini adalah pemerataan pembangunan sekaligus jaminan dan perlindungan keamanan bagi seluruh masyarakat Papua,” ujarnya.

Iman juga berharap pemerintah Indonesia harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa pembangunan di Papua adalah pembagunan bagi seluruh masyarakat Papua.

“Dengan tanpa melakukan tindakan pelanggaran HAM yang selama ini selalu di propagandakan oleh kelompok-kelompok separatis kepada dunia,” katanya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori